Jadwal Bulan Oktober
[table id=10 /]
Langganan:
Postingan (Atom)
Hubungi Kami
Popular Posts
-
Sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), atau yang biasa d...
-
Salah satu perubahan yang merupakan hasil dari gerakan menentang orde baru adalah perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah, sistem peme...
Categories
- (Kemnakertrans) No Kep 236/men/2003 (1)
- 13 kejadian peristiwa penting (1)
- 2002 (1)
- 2009; 68) (1)
- aborsi (1)
- AD/ART BUMDes (2)
- ADD (1)
- Administrasi Kependudukan (1)
- Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (1)
- AKPD (1)
- Akreditasi Rumah Sakit (1)
- Akuntansi Keuangan Daerah (1)
- Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1)
- alat reproduksi (1)
- Alokasi Anggaran (1)
- Alur Proses Pelaksanaan Gerakan Desa; (1)
- Analisis Jabatan (1)
- ancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (1)
- Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (1)
- anggaran desa (1)
- Anggaran Pendapatan (1)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (2)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (3)
- Anggota Dewan (1)
- Anggota DPRD (1)
- ANJAB (1)
- aparatur desa (3)
- Aparatur Pemerintahan Desa (1)
- Aparatur Sipil Negara (9)
- APBD (16)
- APBDesa (4)
- APBN (15)
- APIP (1)
- Aplikasi Elektronik Pengisian Pajak (1)
- Aplikasi Keuangan (1)
- Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan (1)
- aset (2)
- aset berwujud (1)
- Aset tetap (1)
- ASN (9)
- ata Cara Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah / Negara (1)
- Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan (1)
- Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1)
- Auditor Internal (1)
- Badan Layanan Umum (1)
- Badan Layanan Umum Daerah (1)
- Badan Pemeriksa Keuangan (3)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1)
- Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (1)
- Badan Usaha Milik Desa (1)
- Balegda (1)
- Bantuan Sosial (2)
- barang dan aset (8)
- barang dan jasa pemerintah (2)
- barang desa (1)
- Barang Milik Daerah (1)
- beban belanja dprd (1)
- Bendahara (1)
- Bendaharawan SKPD (1)
- Bidan (8)
- bimbingan teknis (149)
- bimtek (149)
- Bimtek dan Diklat Barang/Jasa Pemerintah (11)
- Bimtek dan Diklat Bidang Barang amp; Aset (11)
- Bimtek dan Diklat Bidang Desa (12)
- Bimtek dan Diklat Bidang DPRD (14)
- Bimtek dan Diklat Bidang Kearsipan (7)
- Bimtek dan Diklat Bidang Kepegawaian (9)
- Bimtek dan Diklat Bidang Kependudukan amp; Capil (3)
- Bimtek dan Diklat Bidang Kesehatan (15)
- Bimtek dan Diklat Bidang Keuangan (29)
- Bimtek dan Diklat Bidang Pemerintahan (15)
- Bimtek dan Diklat Bidang Penanaman Modal (8)
- Bimtek dan Diklat Bidang Perpajakan (8)
- Bimtek dan Diklat Bidang Satpol PP (4)
- Bimtek dan Diklat Bidang UKM/UMKM (3)
- BLU (2)
- BLUD (2)
- BMD (3)
- BMD/N (1)
- BMN/D (4)
- BPHTB (1)
- bpjs (1)
- BPK (3)
- BPK No.1 tahun 2007 (1)
- BPKP (3)
- BUMD (7)
- Bumdes (1)
- BUMDesa (1)
- BUMN (7)
- Camat (1)
- Cepat dan Tepat (1)
- daerah (1)
- dan Badan Kehormatan (1)
- dan Belanja Daerah (1)
- Dana Alokasi Umum Daerah (1)
- Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (1)
- Dana anggota dewan (1)
- Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD (1)
- dana desa (4)
- Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (1)
- Dana Hibah (1)
- DAU (1)
- demosi jabatan (1)
- depkes ri tahun 2004 (1)
- Desa (17)
- Desa Siaga (1)
- desain jkn (1)
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2)
- diklat (149)
- Diklat Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1)
- Dinas Kependudukan (1)
- dinas kesehatan (1)
- Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten (1)
- disiplin anggaran (1)
- Distirbusi Aset (1)
- Dokter (6)
- dokumen pelaksanaan anggaran (1)
- dpa (1)
- dpa skpd (1)
- DPRD (5)
- E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan (1)
- E-Filling (1)
- EKPPD (2)
- engentasan desa tertinggal (1)
- evaluasi kinerja pembangunan daerah (1)
- Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (1)
- Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (1)
- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (1)
- fasilitator pemberdayaan masyarakat (1)
- Fisiologi (1)
- Fixed Assets (1)
- fungsi anggota DPRD (2)
- fungsi dprd (1)
- gangguan kesehatan (1)
- Gerakan Desa (1)
- Gerakan Pembangunan Desa Semesta (1)
- Good Corporate Governance (1)
- Good Goverment (1)
- good governance (1)
- hak dan kewajiban desa (1)
- Hal. 16.2 dan 16.3-IAI (1)
- Hapus terma: Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahar Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (1)
- Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi (1)
- Higiene sanitasi makanan (1)
- higiene sanitasi minuman (1)
- hiv (1)
- hubungan masyarakat (1)
- Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1)
- Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (1)
- implementasi jaminan kesehatan nasional (1)
- Implementasi PP. No. 17 Tahun 2013 (1)
- Implementasi sistem informasi penanaman modal (1)
- Implementasi UU No. 25 Tahun 1992 (1)
- Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (1)
- Informasi LPPD kepada Masyarakat (1)
- Inspektorat Kabupaten / Kota / Provinsi (1)
- instansi pemerintah (1)
- Institusi Pemerintahan Daerah (1)
- inventarisasi aset (1)
- investor (1)
- Jabatan Fungsional (1)
- Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (1)
- jabatan fungsional tertentu (1)
- Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (1)
- Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan (1)
- jft (1)
- Jurusita Pajak Daerah (1)
- k3 (1)
- K3RS (1)
- KAK (1)
- Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (1)
- Kearsipan (2)
- Kearsipan Elektronik (1)
- Kebijakan Pemerintah Daerah (1)
- Kebijakan Umum Anggaran (1)
- Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (1)
- kecamatan (2)
- Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (1)
- Kegiatan Penanaman Modal (1)
- kehamilan (1)
- kekayaan desa (1)
- kelurahan (1)
- Kemampuan Pengelola Administrasi Kependudukan (1)
- Kementrian Desa dan Kemendagri dalam Gerakan Desa (1)
- kepala desa (1)
- Kepegawaian (10)
- kepegawaian daerah (3)
- Kepemimpinan Kepala Desa (1)
- kependudukan (1)
- keperawatan (2)
- kepesertaan (1)
- kepesertaan seluruh penduduk (1)
- Keppres No.80 Tahun 2003 (1)
- kesehatan (6)
- kesejahteraan masyarakat desa (1)
- keselamatan dan kesehatan kerja (1)
- kesenjangan pembangunan kota dan desa (1)
- Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas (1)
- Keterampilan Kerajinan Tangan (1)
- Keuangan (10)
- Keuangan Daerah (1)
- Keuangan Negara (2)
- Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah (1)
- Kewajiban Perpajakan Pemerintah (1)
- kinerja aparatur daerah (1)
- Kinerja Camat/Lurah/Kades (1)
- Klaim (1)
- Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (1)
- Komunikasi Perilaku (1)
- Komunikasi Perubahan (1)
- Korespondensi dan Tata Naskah Dinas (1)
- Kota/Kabupaten (1)
- KPPN (1)
- KUA (2)
- kursus (1)
- LAKIP (1)
- laporan kegiatan penanaman modal (1)
- Laporan kekayaan milik desa (2)
- Laporan keuangan (1)
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (1)
- Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa (1)
- legal audit aset (1)
- LKPD (1)
- LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD (1)
- lkpm (1)
- LKPP (4)
- LPJ (1)
- LPJ Bendahara (1)
- LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa (1)
- LPPD (3)
- LSM (1)
- Lurah (1)
- Manajemen Aset Daerah (1)
- Manajemen Aset Desa (1)
- manajemen aset pemerintah daerah (1)
- Manajemen Inventarisasi Aset (1)
- Manajemen Kearsipan (1)
- Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah (1)
- Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (1)
- Manajemen Keprotokolan (1)
- Manajemen Keuangan Daerah (1)
- Manajemen Keuangan Desa (1)
- Manajemen Penanaman Modal Daerah (2)
- Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah (1)
- Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah (1)
- Master Of Ceremony (1)
- MC (1)
- MEA (1)
- media elektronik (1)
- Mekanisme Akreditasi Puskesmas (1)
- Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (1)
- Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender (2)
- Mekanisme Pengadaan Lansung / Tanpa Tender (1)
- Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah (1)
- Mekanisme Pengelolaan Hibah (1)
- Mekanisme penyusunan profil (1)
- Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas (1)
- Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah (1)
- mengawasi Pelaksanaan APBD (1)
- mengentaskan minimal 5 ribu desa tertinggal (1)
- Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun (1)
- menghapus barang milik negara/daerah (1)
- Meningkatan Wawasan Keterampilan Bagi Aparatur Sipil Negara (1)
- Meningkatkan Kinerja DPRD (1)
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (1)
- Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan (1)
- menyusun APBDes (1)
- menyusun RPJMDes (1)
- Metode Penyusunan HPS/OE (1)
- Metode Penyusunan Laporan (1)
- mewujudkan kemandirian daerah (1)
- Mewujudkan Pelayanan Kependudukan (1)
- mutasi jabatan (1)
- Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan (1)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (2)
- NPWP (2)
- optimalisasi fungsi dprd (1)
- Optimalisasi Peran DPRD (2)
- Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (1)
- Optimalisasi reses DPRD (1)
- Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi (1)
- Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD (1)
- Organisasi Perangkat Daerah (1)
- PA (1)
- PA/KPA (1)
- PAD (1)
- Pajak (2)
- Pajak Bumi dan Bangunan (1)
- Pajak Daerah (2)
- Pajak Derah dan Retibusi Daerah (1)
- Parjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia (1)
- Pasal 1 angka 6 UU PPSP (1)
- Pasal 1 ayat (1) KMK No. 562/KMK.04/2000 (1)
- Pasal 17 PP No.27/2014 (1)
- Pasal 23 PP No.27/2014 (1)
- Pasien (1)
- PBB (2)
- PBB – P2 (1)
- PBJ (1)
- PDPPM (1)
- PDRD (1)
- PDT (1)
- Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD (1)
- Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di desa (1)
- Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2)
- Pedoman Penyusunan Renja SKPD dan RKPD (1)
- pedoman perencanaan penanaman modal (1)
- Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (1)
- Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah (1)
- pegawai (2)
- pegawai negeri sipil (8)
- Pejabat Pengadaan (1)
- pejabat stuktural (1)
- Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (1)
- Pelaksanaan otonomi daerah (1)
- Pelaksanaan Perjalanan Dinas (1)
- Pelaksanaan Undang Undang . No. 20 Tahun 2008 (1)
- pelaksanaan/pelaporan pemeriksaan keuangan (1)
- Pelaporan Aset (1)
- Pelaporan Keuangan Daerah (1)
- Pelaporan Keuangan Desa (1)
- pelatihan (149)
- Pelatihan Kepemimpinan (1)
- pelayanan masyarakat (5)
- pelayanan penanaman modal (1)
- Pelayanan Penggajian PNS (1)
- pelayanan perizinan (1)
- Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (2)
- Pelayanan Prima Sekretariat DPRD (1)
- pelayanan publik (1)
- Pemanfaatan amp; Pengelolaan Barang Milik Daerah (1)
- pemanfaatan aset (1)
- pemanfaatan barang milik daerah (1)
- Pembagian Peran Kemenko PMK (1)
- Pembangunan daerah (1)
- pembayaran iuran (1)
- pembayaran santunan dan pelayanan jaminan social tenaga kerja (1)
- pembelajaran organisasi (1)
- Pembentukan Kader (1)
- Pembentukan Tokoh Masyarakat (1)
- Pemberdayaan Masyarakat Desa (1)
- Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja (1)
- Pembuatan RKPDesa (1)
- Pembuatan RPJMdesa (1)
- pemda (9)
- Pemendagri (1)
- Pemeriksaan Aset Tetap (1)
- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (1)
- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (1)
- pemerintah daerah (77)
- pemerintahan (72)
- Pemerintahan Daerah (1)
- Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (1)
- Penagihan Pajak Sekaligus (1)
- Penagihan Pajak Seketika (1)
- penanam modal (1)
- Penatausahaan Barang Milik Daerah (1)
- penatausahaan barang milik negara (1)
- Penatausahaan Keuangan Daerah (2)
- Penatausahaan Keuangan Desa (2)
- pencairan dana desa (1)
- Pencatatan Aset (1)
- pencatatan sipil (1)
- Pencatatan Sipil Mudah (1)
- Pendampingan Masyarakat Desa (1)
- Pendataan Aset (1)
- pendayagunaan barang milik daerah (1)
- pendayagunaan kelembagaan (1)
- Penegakan Peraturan Daerah (1)
- Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2.7 berbasis Akrual (1)
- PENERIMAAN HIBAH (2)
- Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (1)
- penetapan apbd (1)
- Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal (1)
- Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten (1)
- Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kota (1)
- Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola (1)
- Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Pemerintah (1)
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1)
- Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN (1)
- pengadaan langsung barang (1)
- Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah (1)
- pengaihan kepemilikan barang milik daerah (1)
- pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah (1)
- Pengamanan Aset (1)
- Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (1)
- PENGATURAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (1)
- pengawasan aset (1)
- Pengeloaan Barang dan Jasa (1)
- pengeloaan keuangan desa (2)
- Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah (1)
- Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (1)
- pengelolaan barang milik negara/daerah (3)
- Pengelolaan Bendahara Instansi Pemerintah Daerah (1)
- Pengelolaan BUMDES (1)
- pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (1)
- Pengelolaan Dana Desa (1)
- Pengelolaan Dana Hibah DPRD (1)
- Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi (1)
- pengelolaan hibah daerah (1)
- Pengelolaan Keuangan (1)
- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (1)
- Pengelolaan Keuangan Daerah (4)
- Pengelolaan Keuangan Desa (5)
- Pengelolaan Keuangan DPRD (1)
- pengelolaan keuangan pada BLU (1)
- pengelolaan limbah cair (1)
- pengelolaan limbah rumah (1)
- Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB (1)
- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (1)
- Pengelolaan Potensi Pajak amp; Retribusi Daerah (1)
- Pengelolaan Program Kesehatan Kabupaten (1)
- Pengelolaan Program Kesehatan Kota (1)
- Pengelolaan Pusat Arsip (1)
- Pengembangan BUMDES (1)
- Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (1)
- Pengembangan Desa Siaga (1)
- Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsi Pamong Praja (1)
- pengendalian aset (1)
- Pengendalian Renja SKPD dan RKPD (1)
- Penghapusan Barang Milik Daerah (1)
- penguatan desa (1)
- Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti (1)
- penilaian aset (1)
- Penilaian Aset / Barang Milik Daerah (1)
- Peningkatan Ekonomi Masyarakat (1)
- Peningkatan kapasitas anggota DPRD (1)
- Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah (1)
- Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja (1)
- Peningkatan Kinerja Camat/Lurah/Kepala Desa amp; Sekretaris Desa (1)
- peningkatan kinerja organisasi (1)
- Peningkatan Tupoksi Staf Ahli (1)
- penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD (1)
- penyakit (2)
- Penyampaian Laporan Bendahara (1)
- penyehatan air (1)
- Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP (1)
- penyelenggaraan pemerintahan Desa (1)
- Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (1)
- Penyimpanan Aset (1)
- Penyitaan barang penanggung pajak (1)
- Penyuluhan Pajak Daerah (1)
- Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) (1)
- Penyusunan anggara pendapatan dan belanja desa (1)
- Penyusunan Anggaran (1)
- Penyusunan Keuangan Daerah (2)
- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (1)
- Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (1)
- penyusunan laporan keuangan SKPD (1)
- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (1)
- Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah (1)
- Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (1)
- Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (1)
- Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (1)
- peran anggota DPRD (1)
- Peran Bamus (1)
- Peran Serta Polisi Pamong Praja (1)
- peranan dan kedudukan RKPD (1)
- perangkat desa (1)
- peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 (1)
- Peraturan desa (2)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 12/PJ/2010 (1)
- peraturan gaji PNS (1)
- Peraturan Kepala Daerah (1)
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 (2)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (1)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (1)
- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (1)
- peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 (1)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 (1)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 (1)
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 (1)
- Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 (1)
- Peraturan Presiden Nomor 102 thn 2017 (1)
- Perawat (8)
- Perbendaharaan Negara (4)
- Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa (1)
- Perda Kota/Dati II (1)
- Perda No.3/2014 Pasal 22 (1)
- Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014 (1)
- Perencanaan anggaran daerah (1)
- Perencanaan Bendahara Instansi Pemerintah Daerah (1)
- Perencanaan Keuangan Daerah (1)
- Perencanaan Keuangan Desa (1)
- Perencanaan Kinerja Daerah (1)
- perencanaan pembangunan daerah (1)
- Perencanaan Pembangunan Desa (1)
- Perencanaan Pembangungan nasional (1)
- Perencanaan Pemerintah Daerah (1)
- Perencanaan Perjalanan Dinas (1)
- Perjalanan dinas luar negeri (1)
- Perkoperasian Indonesia (1)
- Permen Desa (1)
- Permendagri 57 tahun 2007 (1)
- Permendagri No. 16 Thn 2013 (1)
- Permendagri No. 19 Tahun 2016 (1)
- Permendagri No. 4 Tahun 2008 (1)
- Permendagri No. 64 Tahun 2013 (1)
- Permendagri No.64/2013 (1)
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (1)
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 (1)
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 (1)
- Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 (1)
- Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 (1)
- Permendagri Nomor 61/2007 (1)
- Permendesa No. 4 Tahun 2015 (2)
- Permenkeu (1)
- Permenpan Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008 (1)
- Perpres No. 10 Tahun 2015 (1)
- Perpres No.70 THN 2012 (1)
- Perpres Nomor 23/2005 (1)
- Perpres RI No. 25 Tahun 2010 (1)
- Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah (1)
- Pertanggungjawaban Keuangan (1)
- Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (7)
- pertanggungjawaban keuangan desa (5)
- Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (1)
- Perubahan APBD (1)
- perubahan gaji pokok pns (1)
- perumusan rancangan awal RKPD (1)
- petunjuk tehknis pendaftaran (1)
- Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (1)
- Pimpinan DPRD (1)
- Pinjaman Dalam negeri (1)
- Pinjaman Luar Negeri (2)
- PMK No. 165 Tahun 2014 (1)
- PMK Nomor 191/PMK.05/2011 (1)
- PMK-162/PMK.05/2013 (1)
- PNPM Mandiri Pedesaan (1)
- PNS (8)
- pokok pikiran DPRD hasil Jasmara (1)
- Pokok-pokok Pikiran DPRD (1)
- PP No 8 tahun 2008 (1)
- PP No. 11 Tahun 2011 (1)
- PP No. 27 Tahun 2014 (1)
- PP No. 3 Tahun 2007 (1)
- PP No. 72 tahun 2005 (1)
- PP NO.10 THN 2011 (2)
- PP No.70 Tahun 2015 (1)
- PP No.71 Tahun 2010 (1)
- Pp No.71/2010 (1)
- PP Nomor 17 Tahun 2013 (1)
- PP Nomor 27 tahun 2014 (3)
- PP Nomor 41 Tahun 2007 (1)
- PP Nomor 5 Tahun 2008 (1)
- PP. No. 60 Tahun 2014 (1)
- PPAS (2)
- ppk (6)
- ppk skpd (1)
- ppkd (1)
- PPN (7)
- PPnBM (2)
- PPSDM (1)
- PPTK (1)
- PPTSP (1)
- Prestasi Kerja Pns (1)
- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (1)
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (1)
- Promosi Dinas Kesehatan (1)
- promosi jabatan (1)
- Promosi Kesehatan (1)
- Prosedur audit atas aset (1)
- Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (1)
- Proses Akuntansi Keuangan DPRD (1)
- proses penyusunan apbd (1)
- proses reproduksi (1)
- Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah (1)
- PSAK No 14 (1)
- Psikologis (1)
- PT.JAMSOSTEK (1)
- PTSP (1)
- puskesmas (13)
- rancangan Kebijakan Umum APBD (1)
- Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (1)
- rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran (1)
- RAPBD (1)
- Rawat (1)
- realisasi pelaksanaan APBDesa (1)
- Record Center (1)
- regulasi penanaman modal (1)
- Rekruitmen Tenaga Kesehatan (1)
- Rencana Kerja (1)
- Rencana Kerja Pemerintah (1)
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (1)
- Rencana Kerja Tahunan Daerah (1)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (1)
- Rencana Strategis (1)
- rencana strategis daerah (2)
- Rencana Umum Pengadaan (1)
- renstra (2)
- Rentra (1)
- reproduksi remaja (1)
- reses (2)
- retribusi daerah (1)
- Review Laporan Keuangan Daerah (1)
- RKA-SKPD (1)
- RKP (1)
- RKPDes (1)
- RKTL (1)
- RPJMDes (1)
- RPJMN 2015-2019 (2)
- RPP (1)
- rumah sakit (12)
- RUP (1)
- RUPM (1)
- SAK ETAP (IAI (1)
- SAKIP (1)
- sasaran kerja pegawai (1)
- Satpol PP (1)
- Satuan Kerja Perangkat Daerah (4)
- Satuan Polisi Pamong Praja (1)
- SBK (1)
- SDM (1)
- sekda (1)
- Sekretariat DPRD (1)
- serta Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah (1)
- SIMBADA (1)
- SISKEUDES (1)
- Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (1)
- sistem informasi kesehatan kabupaten (1)
- sistem informasi kesehatan kotamadya (1)
- sistem informasi manajemen aset (1)
- Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (1)
- Sistem Mutasi Kepegawaian (1)
- sistem pelayanan terpadu (1)
- sistem penganggaran dprd (1)
- Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara (1)
- Sistem Penghapusan Aset (1)
- Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (1)
- skb menteri (1)
- SKB tiga menteri (1)
- SKP (1)
- SKPD (8)
- Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1)
- Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD (1)
- Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (1)
- SOSIALISASI STANDAR BIAYA KELUARAN (1)
- SPIPISE (1)
- SPKN (1)
- Staf (2)
- stake holder (1)
- Standar Akuntansi Pemerintahan (1)
- Standar Akuntasi Keuangan (1)
- Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (1)
- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (1)
- Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (1)
- Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa (1)
- Strategi Mengahadapi Audit BPK (1)
- strategi penyusunan penanaman modal (2)
- Strategis Menghadapi Audit (1)
- surat keputusan bersama menteri (1)
- surat kesepakatan bersama (1)
- Surat Paksa Pajak (1)
- surat perintah penyanderaan pajak (1)
- TAPD (1)
- Target Pencapaian Sasaran Gerakan Desa (1)
- Tata Cara Menghitung Biaya Iuran (1)
- Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri (1)
- Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (1)
- Tata Cara Penatausahaan Bendahara (1)
- Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (1)
- Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa (1)
- TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/NEGARA (1)
- Tata Cara Penghapusan Aset (1)
- Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah (1)
- Tata Cara Penilaian Angka Kredit (1)
- Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan DPRD (1)
- tata cara penyusunan profil (1)
- Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah (1)
- Tata Kerja Tim Penilaian Angka Kredit (1)
- Tata Naskah Dinas (1)
- Tata Tertib DPRD (1)
- Teknik Penilaian Aset Daerah (1)
- Teknik Penyusunan Kontrak (2)
- Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI (1)
- teknologi ellektronik display (1)
- Tenaga Kesehatan (1)
- Tenaga Kesehatan Masyarakat (1)
- tenaga promosi kesehatan (1)
- Tim Kreator Pemerintah Daerah (1)
- Tryout Dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1)
- Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa amp; Sekretaris Desa (1)
- Tugas DPRD (2)
- Tugas pokok dprd (1)
- Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (1)
- uhc (1)
- UKM (2)
- UMKM (3)
- Uncategorised (1)
- Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (1)
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 (1)
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 (1)
- Undang-undang No 25 Tahun 2004 (1)
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (1)
- Undang-undang No. 9 tahun 2010 (1)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (2)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (1)
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (1)
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (1)
- Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 (1)
- Undang-Undang RI No 22 Tahun 1999 (1)
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 (1)
- Universal Health Coverage (1)
- Usaha Kecil Menengah (1)
- usaha mikro kecil dan menengah (1)
- UU Desa Pasal 79 (1)
- UU No 1/2004 (1)
- UU No 24 tahun 2013 (1)
- UU No. 06 Tahun 2014 (1)
- uu no. 17 tahun 2003 (3)
- UU no. 22 Tahun 1999 (1)
- UU No. 28 Tahun 2009 (1)
- UU No. 32 Tahun 2004 (1)
- UU No. 43 Tahun 1999 (1)
- UU No. 6 Tahun 2014 (1)
- UU No. 6/2014 tentang Desa (1)
- UU Nomor 1 Tahun 2004 (1)
- UU RI No. 15 Tahun 2006 (1)
- UU RI Nomor 15 Tahun 2004 (1)
- UU. RI No. 5 Tahun 2014 (1)
- uud 1945 (1)
- Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (1)
- Wajib Pajak (1)
- wewenang dprd (2)
- WHO (2)
- Workshop (1)
- World Health Organization (1)
- wujud Peningkatan Wawasan (1)
Widget Recent Post No.
Tags
(Kemnakertrans) No Kep 236/men/2003
13 kejadian peristiwa penting
2002
2009; 68)
aborsi
AD/ART BUMDes
ADD
Administrasi Kependudukan
Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran
AKPD
Akreditasi Rumah Sakit
Akuntansi Keuangan Daerah
Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
alat reproduksi
Alokasi Anggaran
Alur Proses Pelaksanaan Gerakan Desa;
Analisis Jabatan
ancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah
anggaran desa
Anggaran Pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggota Dewan
Anggota DPRD
ANJAB
aparatur desa
Aparatur Pemerintahan Desa
Aparatur Sipil Negara
APBD
APBDesa
APBN
APIP
Aplikasi Elektronik Pengisian Pajak
Aplikasi Keuangan
Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan
aset
aset berwujud
Aset tetap
ASN
ata Cara Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah / Negara
Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Auditor Internal
Badan Layanan Umum
Badan Layanan Umum Daerah
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan
Badan Usaha Milik Desa
Balegda
Bantuan Sosial
barang dan aset
barang dan jasa pemerintah
barang desa
Barang Milik Daerah
beban belanja dprd
Bendahara
Bendaharawan SKPD
Bidan
bimbingan teknis
bimtek
Bimtek dan Diklat Barang/Jasa Pemerintah
Bimtek dan Diklat Bidang Barang amp; Aset
Bimtek dan Diklat Bidang Desa
Bimtek dan Diklat Bidang DPRD
Bimtek dan Diklat Bidang Kearsipan
Bimtek dan Diklat Bidang Kepegawaian
Bimtek dan Diklat Bidang Kependudukan amp; Capil
Bimtek dan Diklat Bidang Kesehatan
Bimtek dan Diklat Bidang Keuangan
Bimtek dan Diklat Bidang Pemerintahan
Bimtek dan Diklat Bidang Penanaman Modal
Bimtek dan Diklat Bidang Perpajakan
Bimtek dan Diklat Bidang Satpol PP
Bimtek dan Diklat Bidang UKM/UMKM
BLU
BLUD
BMD
BMD/N
BMN/D
BPHTB
bpjs
BPK
BPK No.1 tahun 2007
BPKP
BUMD
Bumdes
BUMDesa
BUMN
Camat
Cepat dan Tepat
daerah
dan Badan Kehormatan
dan Belanja Daerah
Dana Alokasi Umum Daerah
Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
Dana anggota dewan
Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD
dana desa
Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
Dana Hibah
DAU
demosi jabatan
depkes ri tahun 2004
Desa
Desa Siaga
desain jkn
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diklat
Diklat Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dinas Kependudukan
dinas kesehatan
Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten
disiplin anggaran
Distirbusi Aset
Dokter
dokumen pelaksanaan anggaran
dpa
dpa skpd
DPRD
E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan
E-Filling
EKPPD
engentasan desa tertinggal
evaluasi kinerja pembangunan daerah
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
fasilitator pemberdayaan masyarakat
Fisiologi
Fixed Assets
fungsi anggota DPRD
fungsi dprd
gangguan kesehatan
Gerakan Desa
Gerakan Pembangunan Desa Semesta
Good Corporate Governance
Good Goverment
good governance
hak dan kewajiban desa
Hal. 16.2 dan 16.3-IAI
Hapus terma: Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahar Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi
Higiene sanitasi makanan
higiene sanitasi minuman
hiv
hubungan masyarakat
Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
implementasi jaminan kesehatan nasional
Implementasi PP. No. 17 Tahun 2013
Implementasi sistem informasi penanaman modal
Implementasi UU No. 25 Tahun 1992
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
Informasi LPPD kepada Masyarakat
Inspektorat Kabupaten / Kota / Provinsi
instansi pemerintah
Institusi Pemerintahan Daerah
inventarisasi aset
investor
Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
jabatan fungsional tertentu
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
jft
Jurusita Pajak Daerah
k3
K3RS
KAK
Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
Kearsipan
Kearsipan Elektronik
Kebijakan Pemerintah Daerah
Kebijakan Umum Anggaran
Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
kecamatan
Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Kegiatan Penanaman Modal
kehamilan
kekayaan desa
kelurahan
Kemampuan Pengelola Administrasi Kependudukan
Kementrian Desa dan Kemendagri dalam Gerakan Desa
kepala desa
Kepegawaian
kepegawaian daerah
Kepemimpinan Kepala Desa
kependudukan
keperawatan
kepesertaan
kepesertaan seluruh penduduk
Keppres No.80 Tahun 2003
kesehatan
kesejahteraan masyarakat desa
keselamatan dan kesehatan kerja
kesenjangan pembangunan kota dan desa
Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas
Keterampilan Kerajinan Tangan
Keuangan
Keuangan Daerah
Keuangan Negara
Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
Kewajiban Perpajakan Pemerintah
kinerja aparatur daerah
Kinerja Camat/Lurah/Kades
Klaim
Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil
Komunikasi Perilaku
Komunikasi Perubahan
Korespondensi dan Tata Naskah Dinas
Kota/Kabupaten
KPPN
KUA
kursus
LAKIP
laporan kegiatan penanaman modal
Laporan kekayaan milik desa
Laporan keuangan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa
legal audit aset
LKPD
LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD
lkpm
LKPP
LPJ
LPJ Bendahara
LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa
LPPD
LSM
Lurah
Manajemen Aset Daerah
Manajemen Aset Desa
manajemen aset pemerintah daerah
Manajemen Inventarisasi Aset
Manajemen Kearsipan
Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Manajemen Keprotokolan
Manajemen Keuangan Daerah
Manajemen Keuangan Desa
Manajemen Penanaman Modal Daerah
Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah
Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah
Master Of Ceremony
MC
MEA
media elektronik
Mekanisme Akreditasi Puskesmas
Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender
Mekanisme Pengadaan Lansung / Tanpa Tender
Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
Mekanisme Pengelolaan Hibah
Mekanisme penyusunan profil
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas
Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
mengawasi Pelaksanaan APBD
mengentaskan minimal 5 ribu desa tertinggal
Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun
menghapus barang milik negara/daerah
Meningkatan Wawasan Keterampilan Bagi Aparatur Sipil Negara
Meningkatkan Kinerja DPRD
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan
menyusun APBDes
menyusun RPJMDes
Metode Penyusunan HPS/OE
Metode Penyusunan Laporan
mewujudkan kemandirian daerah
Mewujudkan Pelayanan Kependudukan
mutasi jabatan
Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Nomor Pokok Wajib Pajak
NPWP
optimalisasi fungsi dprd
Optimalisasi Peran DPRD
Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal
Optimalisasi reses DPRD
Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi
Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
Organisasi Perangkat Daerah
PA
PA/KPA
PAD
Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Daerah
Pajak Derah dan Retibusi Daerah
Parjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia
Pasal 1 angka 6 UU PPSP
Pasal 1 ayat (1) KMK No. 562/KMK.04/2000
Pasal 17 PP No.27/2014
Pasal 23 PP No.27/2014
Pasien
PBB
PBB – P2
PBJ
PDPPM
PDRD
PDT
Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di desa
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pedoman Penyusunan Renja SKPD dan RKPD
pedoman perencanaan penanaman modal
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah
pegawai
pegawai negeri sipil
Pejabat Pengadaan
pejabat stuktural
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Pelaksanaan otonomi daerah
Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Pelaksanaan Undang Undang . No. 20 Tahun 2008
pelaksanaan/pelaporan pemeriksaan keuangan
Pelaporan Aset
Pelaporan Keuangan Daerah
Pelaporan Keuangan Desa
pelatihan
Pelatihan Kepemimpinan
pelayanan masyarakat
pelayanan penanaman modal
Pelayanan Penggajian PNS
pelayanan perizinan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Prima Sekretariat DPRD
pelayanan publik
Pemanfaatan amp; Pengelolaan Barang Milik Daerah
pemanfaatan aset
pemanfaatan barang milik daerah
Pembagian Peran Kemenko PMK
Pembangunan daerah
pembayaran iuran
pembayaran santunan dan pelayanan jaminan social tenaga kerja
pembelajaran organisasi
Pembentukan Kader
Pembentukan Tokoh Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja
Pembuatan RKPDesa
Pembuatan RPJMdesa
pemda
Pemendagri
Pemeriksaan Aset Tetap
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
pemerintah daerah
pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Penagihan Pajak Sekaligus
Penagihan Pajak Seketika
penanam modal
Penatausahaan Barang Milik Daerah
penatausahaan barang milik negara
Penatausahaan Keuangan Daerah
Penatausahaan Keuangan Desa
pencairan dana desa
Pencatatan Aset
pencatatan sipil
Pencatatan Sipil Mudah
Pendampingan Masyarakat Desa
Pendataan Aset
pendayagunaan barang milik daerah
pendayagunaan kelembagaan
Penegakan Peraturan Daerah
Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2.7 berbasis Akrual
PENERIMAAN HIBAH
Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
penetapan apbd
Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal
Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten
Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kota
Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola
Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Pemerintah
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN
pengadaan langsung barang
Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah
pengaihan kepemilikan barang milik daerah
pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah
Pengamanan Aset
Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
PENGATURAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
pengawasan aset
Pengeloaan Barang dan Jasa
pengeloaan keuangan desa
Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
pengelolaan barang milik negara/daerah
Pengelolaan Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
Pengelolaan BUMDES
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan Dana Hibah DPRD
Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi
pengelolaan hibah daerah
Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DPRD
pengelolaan keuangan pada BLU
pengelolaan limbah cair
pengelolaan limbah rumah
Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Pengelolaan Potensi Pajak amp; Retribusi Daerah
Pengelolaan Program Kesehatan Kabupaten
Pengelolaan Program Kesehatan Kota
Pengelolaan Pusat Arsip
Pengembangan BUMDES
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengembangan Desa Siaga
Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsi Pamong Praja
pengendalian aset
Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
Penghapusan Barang Milik Daerah
penguatan desa
Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
penilaian aset
Penilaian Aset / Barang Milik Daerah
Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Peningkatan kapasitas anggota DPRD
Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah
Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
Peningkatan Kinerja Camat/Lurah/Kepala Desa amp; Sekretaris Desa
peningkatan kinerja organisasi
Peningkatan Tupoksi Staf Ahli
penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD
penyakit
Penyampaian Laporan Bendahara
penyehatan air
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP
penyelenggaraan pemerintahan Desa
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil
Penyimpanan Aset
Penyitaan barang penanggung pajak
Penyuluhan Pajak Daerah
Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK)
Penyusunan anggara pendapatan dan belanja desa
Penyusunan Anggaran
Penyusunan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
penyusunan laporan keuangan SKPD
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
peran anggota DPRD
Peran Bamus
Peran Serta Polisi Pamong Praja
peranan dan kedudukan RKPD
perangkat desa
peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007
Peraturan desa
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 12/PJ/2010
peraturan gaji PNS
Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015
Peraturan Presiden Nomor 102 thn 2017
Perawat
Perbendaharaan Negara
Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa
Perda Kota/Dati II
Perda No.3/2014 Pasal 22
Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014
Perencanaan anggaran daerah
Perencanaan Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
Perencanaan Keuangan Daerah
Perencanaan Keuangan Desa
Perencanaan Kinerja Daerah
perencanaan pembangunan daerah
Perencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangungan nasional
Perencanaan Pemerintah Daerah
Perencanaan Perjalanan Dinas
Perjalanan dinas luar negeri
Perkoperasian Indonesia
Permen Desa
Permendagri 57 tahun 2007
Permendagri No. 16 Thn 2013
Permendagri No. 19 Tahun 2016
Permendagri No. 4 Tahun 2008
Permendagri No. 64 Tahun 2013
Permendagri No.64/2013
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011
Permendagri Nomor 54 Tahun 2009
Permendagri Nomor 55 Tahun 2008
Permendagri Nomor 55 Tahun 2010
Permendagri Nomor 61/2007
Permendesa No. 4 Tahun 2015
Permenkeu
Permenpan Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008
Perpres No. 10 Tahun 2015
Perpres No.70 THN 2012
Perpres Nomor 23/2005
Perpres RI No. 25 Tahun 2010
Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
Pertanggungjawaban Keuangan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
pertanggungjawaban keuangan desa
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
Perubahan APBD
perubahan gaji pokok pns
perumusan rancangan awal RKPD
petunjuk tehknis pendaftaran
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
Pimpinan DPRD
Pinjaman Dalam negeri
Pinjaman Luar Negeri
PMK No. 165 Tahun 2014
PMK Nomor 191/PMK.05/2011
PMK-162/PMK.05/2013
PNPM Mandiri Pedesaan
PNS
pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
Pokok-pokok Pikiran DPRD
PP No 8 tahun 2008
PP No. 11 Tahun 2011
PP No. 27 Tahun 2014
PP No. 3 Tahun 2007
PP No. 72 tahun 2005
PP NO.10 THN 2011
PP No.70 Tahun 2015
PP No.71 Tahun 2010
Pp No.71/2010
PP Nomor 17 Tahun 2013
PP Nomor 27 tahun 2014
PP Nomor 41 Tahun 2007
PP Nomor 5 Tahun 2008
PP. No. 60 Tahun 2014
PPAS
ppk
ppk skpd
ppkd
PPN
PPnBM
PPSDM
PPTK
PPTSP
Prestasi Kerja Pns
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Promosi Dinas Kesehatan
promosi jabatan
Promosi Kesehatan
Prosedur audit atas aset
Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan
Proses Akuntansi Keuangan DPRD
proses penyusunan apbd
proses reproduksi
Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah
PSAK No 14
Psikologis
PT.JAMSOSTEK
PTSP
puskesmas
rancangan Kebijakan Umum APBD
Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
RAPBD
Rawat
realisasi pelaksanaan APBDesa
Record Center
regulasi penanaman modal
Rekruitmen Tenaga Kesehatan
Rencana Kerja
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah Desa
Rencana Kerja Tahunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Rencana Strategis
rencana strategis daerah
Rencana Umum Pengadaan
renstra
Rentra
reproduksi remaja
reses
retribusi daerah
Review Laporan Keuangan Daerah
RKA-SKPD
RKP
RKPDes
RKTL
RPJMDes
RPJMN 2015-2019
RPP
rumah sakit
RUP
RUPM
SAK ETAP (IAI
SAKIP
sasaran kerja pegawai
Satpol PP
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
SBK
SDM
sekda
Sekretariat DPRD
serta Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah
SIMBADA
SISKEUDES
Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah
sistem informasi kesehatan kabupaten
sistem informasi kesehatan kotamadya
sistem informasi manajemen aset
Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah
Sistem Mutasi Kepegawaian
sistem pelayanan terpadu
sistem penganggaran dprd
Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara
Sistem Penghapusan Aset
Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
skb menteri
SKB tiga menteri
SKP
SKPD
Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD
Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa
SOSIALISASI STANDAR BIAYA KELUARAN
SPIPISE
SPKN
Staf
stake holder
Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar Akuntasi Keuangan
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara
Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa
Strategi Mengahadapi Audit BPK
strategi penyusunan penanaman modal
Strategis Menghadapi Audit
surat keputusan bersama menteri
surat kesepakatan bersama
Surat Paksa Pajak
surat perintah penyanderaan pajak
TAPD
Target Pencapaian Sasaran Gerakan Desa
Tata Cara Menghitung Biaya Iuran
Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Tata Cara Penatausahaan Bendahara
Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa
TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/NEGARA
Tata Cara Penghapusan Aset
Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
Tata Cara Penilaian Angka Kredit
Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan DPRD
tata cara penyusunan profil
Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
Tata Kerja Tim Penilaian Angka Kredit
Tata Naskah Dinas
Tata Tertib DPRD
Teknik Penilaian Aset Daerah
Teknik Penyusunan Kontrak
Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI
teknologi ellektronik display
Tenaga Kesehatan
Tenaga Kesehatan Masyarakat
tenaga promosi kesehatan
Tim Kreator Pemerintah Daerah
Tryout Dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa amp; Sekretaris Desa
Tugas DPRD
Tugas pokok dprd
Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil
uhc
UKM
UMKM
Uncategorised
Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-undang No 25 Tahun 2004
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
Undang-undang No. 9 tahun 2010
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999
Undang-Undang RI No 22 Tahun 1999
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71
Universal Health Coverage
Usaha Kecil Menengah
usaha mikro kecil dan menengah
UU Desa Pasal 79
UU No 1/2004
UU No 24 tahun 2013
UU No. 06 Tahun 2014
uu no. 17 tahun 2003
UU no. 22 Tahun 1999
UU No. 28 Tahun 2009
UU No. 32 Tahun 2004
UU No. 43 Tahun 1999
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 6/2014 tentang Desa
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU RI No. 15 Tahun 2006
UU RI Nomor 15 Tahun 2004
UU. RI No. 5 Tahun 2014
uud 1945
Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Wajib Pajak
wewenang dprd
WHO
Workshop
World Health Organization
wujud Peningkatan Wawasan