Pusat Kajian Nasional (PUSKANAS)

Info Bimtek Dan Diklat Nasional

HOME

SELAMAT BERGABUNG BERSAMA KAMI Pusat Kajian Nasional (PUSKANAS)KAMI ADALAH LEMBAGA PENYELENGGARAAN BIMTEK ATAU PELATIHAN UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA

Home
Jadwal Bimtek
Materi Bimtek dan Diklat
Galeri Foto
TENTANG KAMI
Hubungi Kami

Jadwal Bimtek

Informasi Jadwal Bimtek Tahun Anggaran 2022

Bulan Januari 2022

Bulan Februari 2022

Bulan Maret 2022

Bulan April 2022

Bulan Mei 2022

Bulan Juni 2022

Bulan Juli 2022

Bulan Agustus 2022

Bulan September 2022

Bulan Oktober 2022

Bulan November 2022

Bulan Desember 2022

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis!Bagikan ke X Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

Langganan: Postingan (Atom)

Search for:

Hubungi Kami

Telepon Puskanas

Popular Posts

Bimtek dan Diklat Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), atau yang biasa d...
Bimtek dan Diklat Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD

Salah satu perubahan yang merupakan hasil dari gerakan menentang orde baru adalah perubahan terhadap sistem pemerintahan daerah, sistem peme...

Categories

(Kemnakertrans) No Kep 236/men/2003 (1)
13 kejadian peristiwa penting (1)
2002 (1)
2009; 68) (1)
aborsi (1)
AD/ART BUMDes (2)
ADD (1)
Administrasi Kependudukan (1)
Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (1)
AKPD (1)
Akreditasi Rumah Sakit (1)
Akuntansi Keuangan Daerah (1)
Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1)
alat reproduksi (1)
Alokasi Anggaran (1)
Alur Proses Pelaksanaan Gerakan Desa; (1)
Analisis Jabatan (1)
ancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (1)
Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (1)
anggaran desa (1)
Anggaran Pendapatan (1)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (2)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (3)
Anggota Dewan (1)
Anggota DPRD (1)
ANJAB (1)
aparatur desa (3)
Aparatur Pemerintahan Desa (1)
Aparatur Sipil Negara (9)
APBD (16)
APBDesa (4)
APBN (15)
APIP (1)
Aplikasi Elektronik Pengisian Pajak (1)
Aplikasi Keuangan (1)
Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan (1)
aset (2)
aset berwujud (1)
Aset tetap (1)
ASN (9)
ata Cara Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah / Negara (1)
Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan (1)
Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1)
Auditor Internal (1)
Badan Layanan Umum (1)
Badan Layanan Umum Daerah (1)
Badan Pemeriksa Keuangan (3)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1)
Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (1)
Badan Usaha Milik Desa (1)
Balegda (1)
Bantuan Sosial (2)
barang dan aset (8)
barang dan jasa pemerintah (2)
barang desa (1)
Barang Milik Daerah (1)
beban belanja dprd (1)
Bendahara (1)
Bendaharawan SKPD (1)
Bidan (8)
bimbingan teknis (149)
bimtek (149)
Bimtek dan Diklat Barang/Jasa Pemerintah (11)
Bimtek dan Diklat Bidang Barang amp; Aset (11)
Bimtek dan Diklat Bidang Desa (12)
Bimtek dan Diklat Bidang DPRD (14)
Bimtek dan Diklat Bidang Kearsipan (7)
Bimtek dan Diklat Bidang Kepegawaian (9)
Bimtek dan Diklat Bidang Kependudukan amp; Capil (3)
Bimtek dan Diklat Bidang Kesehatan (15)
Bimtek dan Diklat Bidang Keuangan (29)
Bimtek dan Diklat Bidang Pemerintahan (15)
Bimtek dan Diklat Bidang Penanaman Modal (8)
Bimtek dan Diklat Bidang Perpajakan (8)
Bimtek dan Diklat Bidang Satpol PP (4)
Bimtek dan Diklat Bidang UKM/UMKM (3)
BLU (2)
BLUD (2)
BMD (3)
BMD/N (1)
BMN/D (4)
BPHTB (1)
bpjs (1)
BPK (3)
BPK No.1 tahun 2007 (1)
BPKP (3)
BUMD (7)
Bumdes (1)
BUMDesa (1)
BUMN (7)
Camat (1)
Cepat dan Tepat (1)
daerah (1)
dan Badan Kehormatan (1)
dan Belanja Daerah (1)
Dana Alokasi Umum Daerah (1)
Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (1)
Dana anggota dewan (1)
Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD (1)
dana desa (4)
Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (1)
Dana Hibah (1)
DAU (1)
demosi jabatan (1)
depkes ri tahun 2004 (1)
Desa (17)
Desa Siaga (1)
desain jkn (1)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2)
diklat (149)
Diklat Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1)
Dinas Kependudukan (1)
dinas kesehatan (1)
Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten (1)
disiplin anggaran (1)
Distirbusi Aset (1)
Dokter (6)
dokumen pelaksanaan anggaran (1)
dpa (1)
dpa skpd (1)
DPRD (5)
E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan (1)
E-Filling (1)
EKPPD (2)
engentasan desa tertinggal (1)
evaluasi kinerja pembangunan daerah (1)
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (1)
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (1)
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (1)
fasilitator pemberdayaan masyarakat (1)
Fisiologi (1)
Fixed Assets (1)
fungsi anggota DPRD (2)
fungsi dprd (1)
gangguan kesehatan (1)
Gerakan Desa (1)
Gerakan Pembangunan Desa Semesta (1)
Good Corporate Governance (1)
Good Goverment (1)
good governance (1)
hak dan kewajiban desa (1)
Hal. 16.2 dan 16.3-IAI (1)
Hapus terma: Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahar Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (1)
Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi (1)
Higiene sanitasi makanan (1)
higiene sanitasi minuman (1)
hiv (1)
hubungan masyarakat (1)
Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1)
Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (1)
implementasi jaminan kesehatan nasional (1)
Implementasi PP. No. 17 Tahun 2013 (1)
Implementasi sistem informasi penanaman modal (1)
Implementasi UU No. 25 Tahun 1992 (1)
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (1)
Informasi LPPD kepada Masyarakat (1)
Inspektorat Kabupaten / Kota / Provinsi (1)
instansi pemerintah (1)
Institusi Pemerintahan Daerah (1)
inventarisasi aset (1)
investor (1)
Jabatan Fungsional (1)
Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (1)
jabatan fungsional tertentu (1)
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (1)
Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan (1)
jft (1)
Jurusita Pajak Daerah (1)
k3 (1)
K3RS (1)
KAK (1)
Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (1)
Kearsipan (2)
Kearsipan Elektronik (1)
Kebijakan Pemerintah Daerah (1)
Kebijakan Umum Anggaran (1)
Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (1)
kecamatan (2)
Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (1)
Kegiatan Penanaman Modal (1)
kehamilan (1)
kekayaan desa (1)
kelurahan (1)
Kemampuan Pengelola Administrasi Kependudukan (1)
Kementrian Desa dan Kemendagri dalam Gerakan Desa (1)
kepala desa (1)
Kepegawaian (10)
kepegawaian daerah (3)
Kepemimpinan Kepala Desa (1)
kependudukan (1)
keperawatan (2)
kepesertaan (1)
kepesertaan seluruh penduduk (1)
Keppres No.80 Tahun 2003 (1)
kesehatan (6)
kesejahteraan masyarakat desa (1)
keselamatan dan kesehatan kerja (1)
kesenjangan pembangunan kota dan desa (1)
Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas (1)
Keterampilan Kerajinan Tangan (1)
Keuangan (10)
Keuangan Daerah (1)
Keuangan Negara (2)
Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah (1)
Kewajiban Perpajakan Pemerintah (1)
kinerja aparatur daerah (1)
Kinerja Camat/Lurah/Kades (1)
Klaim (1)
Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (1)
Komunikasi Perilaku (1)
Komunikasi Perubahan (1)
Korespondensi dan Tata Naskah Dinas (1)
Kota/Kabupaten (1)
KPPN (1)
KUA (2)
kursus (1)
LAKIP (1)
laporan kegiatan penanaman modal (1)
Laporan kekayaan milik desa (2)
Laporan keuangan (1)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (1)
Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa (1)
legal audit aset (1)
LKPD (1)
LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD (1)
lkpm (1)
LKPP (4)
LPJ (1)
LPJ Bendahara (1)
LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa (1)
LPPD (3)
LSM (1)
Lurah (1)
Manajemen Aset Daerah (1)
Manajemen Aset Desa (1)
manajemen aset pemerintah daerah (1)
Manajemen Inventarisasi Aset (1)
Manajemen Kearsipan (1)
Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah (1)
Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (1)
Manajemen Keprotokolan (1)
Manajemen Keuangan Daerah (1)
Manajemen Keuangan Desa (1)
Manajemen Penanaman Modal Daerah (2)
Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah (1)
Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah (1)
Master Of Ceremony (1)
MC (1)
MEA (1)
media elektronik (1)
Mekanisme Akreditasi Puskesmas (1)
Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (1)
Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender (2)
Mekanisme Pengadaan Lansung / Tanpa Tender (1)
Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah (1)
Mekanisme Pengelolaan Hibah (1)
Mekanisme penyusunan profil (1)
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas (1)
Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah (1)
mengawasi Pelaksanaan APBD (1)
mengentaskan minimal 5 ribu desa tertinggal (1)
Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun (1)
menghapus barang milik negara/daerah (1)
Meningkatan Wawasan Keterampilan Bagi Aparatur Sipil Negara (1)
Meningkatkan Kinerja DPRD (1)
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (1)
Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan (1)
menyusun APBDes (1)
menyusun RPJMDes (1)
Metode Penyusunan HPS/OE (1)
Metode Penyusunan Laporan (1)
mewujudkan kemandirian daerah (1)
Mewujudkan Pelayanan Kependudukan (1)
mutasi jabatan (1)
Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan (1)
Nomor Pokok Wajib Pajak (2)
NPWP (2)
optimalisasi fungsi dprd (1)
Optimalisasi Peran DPRD (2)
Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (1)
Optimalisasi reses DPRD (1)
Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi (1)
Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD (1)
Organisasi Perangkat Daerah (1)
PA (1)
PA/KPA (1)
PAD (1)
Pajak (2)
Pajak Bumi dan Bangunan (1)
Pajak Daerah (2)
Pajak Derah dan Retibusi Daerah (1)
Parjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia (1)
Pasal 1 angka 6 UU PPSP (1)
Pasal 1 ayat (1) KMK No. 562/KMK.04/2000 (1)
Pasal 17 PP No.27/2014 (1)
Pasal 23 PP No.27/2014 (1)
Pasien (1)
PBB (2)
PBB – P2 (1)
PBJ (1)
PDPPM (1)
PDRD (1)
PDT (1)
Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD (1)
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di desa (1)
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (2)
Pedoman Penyusunan Renja SKPD dan RKPD (1)
pedoman perencanaan penanaman modal (1)
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (1)
Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah (1)
pegawai (2)
pegawai negeri sipil (8)
Pejabat Pengadaan (1)
pejabat stuktural (1)
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (1)
Pelaksanaan otonomi daerah (1)
Pelaksanaan Perjalanan Dinas (1)
Pelaksanaan Undang Undang . No. 20 Tahun 2008 (1)
pelaksanaan/pelaporan pemeriksaan keuangan (1)
Pelaporan Aset (1)
Pelaporan Keuangan Daerah (1)
Pelaporan Keuangan Desa (1)
pelatihan (149)
Pelatihan Kepemimpinan (1)
pelayanan masyarakat (5)
pelayanan penanaman modal (1)
Pelayanan Penggajian PNS (1)
pelayanan perizinan (1)
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (2)
Pelayanan Prima Sekretariat DPRD (1)
pelayanan publik (1)
Pemanfaatan amp; Pengelolaan Barang Milik Daerah (1)
pemanfaatan aset (1)
pemanfaatan barang milik daerah (1)
Pembagian Peran Kemenko PMK (1)
Pembangunan daerah (1)
pembayaran iuran (1)
pembayaran santunan dan pelayanan jaminan social tenaga kerja (1)
pembelajaran organisasi (1)
Pembentukan Kader (1)
Pembentukan Tokoh Masyarakat (1)
Pemberdayaan Masyarakat Desa (1)
Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja (1)
Pembuatan RKPDesa (1)
Pembuatan RPJMdesa (1)
pemda (9)
Pemendagri (1)
Pemeriksaan Aset Tetap (1)
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (1)
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (1)
pemerintah daerah (77)
pemerintahan (72)
Pemerintahan Daerah (1)
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (1)
Penagihan Pajak Sekaligus (1)
Penagihan Pajak Seketika (1)
penanam modal (1)
Penatausahaan Barang Milik Daerah (1)
penatausahaan barang milik negara (1)
Penatausahaan Keuangan Daerah (2)
Penatausahaan Keuangan Desa (2)
pencairan dana desa (1)
Pencatatan Aset (1)
pencatatan sipil (1)
Pencatatan Sipil Mudah (1)
Pendampingan Masyarakat Desa (1)
Pendataan Aset (1)
pendayagunaan barang milik daerah (1)
pendayagunaan kelembagaan (1)
Penegakan Peraturan Daerah (1)
Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2.7 berbasis Akrual (1)
PENERIMAAN HIBAH (2)
Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (1)
penetapan apbd (1)
Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal (1)
Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten (1)
Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kota (1)
Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola (1)
Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Pemerintah (1)
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1)
Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN (1)
pengadaan langsung barang (1)
Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah (1)
pengaihan kepemilikan barang milik daerah (1)
pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah (1)
Pengamanan Aset (1)
Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (1)
PENGATURAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (1)
pengawasan aset (1)
Pengeloaan Barang dan Jasa (1)
pengeloaan keuangan desa (2)
Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah (1)
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (1)
pengelolaan barang milik negara/daerah (3)
Pengelolaan Bendahara Instansi Pemerintah Daerah (1)
Pengelolaan BUMDES (1)
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (1)
Pengelolaan Dana Desa (1)
Pengelolaan Dana Hibah DPRD (1)
Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi (1)
pengelolaan hibah daerah (1)
Pengelolaan Keuangan (1)
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (1)
Pengelolaan Keuangan Daerah (4)
Pengelolaan Keuangan Desa (5)
Pengelolaan Keuangan DPRD (1)
pengelolaan keuangan pada BLU (1)
pengelolaan limbah cair (1)
pengelolaan limbah rumah (1)
Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB (1)
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (1)
Pengelolaan Potensi Pajak amp; Retribusi Daerah (1)
Pengelolaan Program Kesehatan Kabupaten (1)
Pengelolaan Program Kesehatan Kota (1)
Pengelolaan Pusat Arsip (1)
Pengembangan BUMDES (1)
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (1)
Pengembangan Desa Siaga (1)
Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsi Pamong Praja (1)
pengendalian aset (1)
Pengendalian Renja SKPD dan RKPD (1)
Penghapusan Barang Milik Daerah (1)
penguatan desa (1)
Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti (1)
penilaian aset (1)
Penilaian Aset / Barang Milik Daerah (1)
Peningkatan Ekonomi Masyarakat (1)
Peningkatan kapasitas anggota DPRD (1)
Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah (1)
Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja (1)
Peningkatan Kinerja Camat/Lurah/Kepala Desa amp; Sekretaris Desa (1)
peningkatan kinerja organisasi (1)
Peningkatan Tupoksi Staf Ahli (1)
penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD (1)
penyakit (2)
Penyampaian Laporan Bendahara (1)
penyehatan air (1)
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP (1)
penyelenggaraan pemerintahan Desa (1)
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (1)
Penyimpanan Aset (1)
Penyitaan barang penanggung pajak (1)
Penyuluhan Pajak Daerah (1)
Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) (1)
Penyusunan anggara pendapatan dan belanja desa (1)
Penyusunan Anggaran (1)
Penyusunan Keuangan Daerah (2)
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (1)
Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (1)
penyusunan laporan keuangan SKPD (1)
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (1)
Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah (1)
Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (1)
Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (1)
Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (1)
peran anggota DPRD (1)
Peran Bamus (1)
Peran Serta Polisi Pamong Praja (1)
peranan dan kedudukan RKPD (1)
perangkat desa (1)
peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 (1)
Peraturan desa (2)
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 12/PJ/2010 (1)
peraturan gaji PNS (1)
Peraturan Kepala Daerah (1)
Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (1)
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (1)
peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 (1)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 (1)
Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 (1)
Peraturan Presiden Nomor 102 thn 2017 (1)
Perawat (8)
Perbendaharaan Negara (4)
Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa (1)
Perda Kota/Dati II (1)
Perda No.3/2014 Pasal 22 (1)
Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014 (1)
Perencanaan anggaran daerah (1)
Perencanaan Bendahara Instansi Pemerintah Daerah (1)
Perencanaan Keuangan Daerah (1)
Perencanaan Keuangan Desa (1)
Perencanaan Kinerja Daerah (1)
perencanaan pembangunan daerah (1)
Perencanaan Pembangunan Desa (1)
Perencanaan Pembangungan nasional (1)
Perencanaan Pemerintah Daerah (1)
Perencanaan Perjalanan Dinas (1)
Perjalanan dinas luar negeri (1)
Perkoperasian Indonesia (1)
Permen Desa (1)
Permendagri 57 tahun 2007 (1)
Permendagri No. 16 Thn 2013 (1)
Permendagri No. 19 Tahun 2016 (1)
Permendagri No. 4 Tahun 2008 (1)
Permendagri No. 64 Tahun 2013 (1)
Permendagri No.64/2013 (1)
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (1)
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 (1)
Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 (1)
Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 (1)
Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 (1)
Permendagri Nomor 61/2007 (1)
Permendesa No. 4 Tahun 2015 (2)
Permenkeu (1)
Permenpan Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008 (1)
Perpres No. 10 Tahun 2015 (1)
Perpres No.70 THN 2012 (1)
Perpres Nomor 23/2005 (1)
Perpres RI No. 25 Tahun 2010 (1)
Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah (1)
Pertanggungjawaban Keuangan (1)
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (7)
pertanggungjawaban keuangan desa (5)
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (1)
Perubahan APBD (1)
perubahan gaji pokok pns (1)
perumusan rancangan awal RKPD (1)
petunjuk tehknis pendaftaran (1)
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (1)
Pimpinan DPRD (1)
Pinjaman Dalam negeri (1)
Pinjaman Luar Negeri (2)
PMK No. 165 Tahun 2014 (1)
PMK Nomor 191/PMK.05/2011 (1)
PMK-162/PMK.05/2013 (1)
PNPM Mandiri Pedesaan (1)
PNS (8)
pokok pikiran DPRD hasil Jasmara (1)
Pokok-pokok Pikiran DPRD (1)
PP No 8 tahun 2008 (1)
PP No. 11 Tahun 2011 (1)
PP No. 27 Tahun 2014 (1)
PP No. 3 Tahun 2007 (1)
PP No. 72 tahun 2005 (1)
PP NO.10 THN 2011 (2)
PP No.70 Tahun 2015 (1)
PP No.71 Tahun 2010 (1)
Pp No.71/2010 (1)
PP Nomor 17 Tahun 2013 (1)
PP Nomor 27 tahun 2014 (3)
PP Nomor 41 Tahun 2007 (1)
PP Nomor 5 Tahun 2008 (1)
PP. No. 60 Tahun 2014 (1)
PPAS (2)
ppk (6)
ppk skpd (1)
ppkd (1)
PPN (7)
PPnBM (2)
PPSDM (1)
PPTK (1)
PPTSP (1)
Prestasi Kerja Pns (1)
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (1)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (1)
Promosi Dinas Kesehatan (1)
promosi jabatan (1)
Promosi Kesehatan (1)
Prosedur audit atas aset (1)
Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (1)
Proses Akuntansi Keuangan DPRD (1)
proses penyusunan apbd (1)
proses reproduksi (1)
Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah (1)
PSAK No 14 (1)
Psikologis (1)
PT.JAMSOSTEK (1)
PTSP (1)
puskesmas (13)
rancangan Kebijakan Umum APBD (1)
Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (1)
rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran (1)
RAPBD (1)
Rawat (1)
realisasi pelaksanaan APBDesa (1)
Record Center (1)
regulasi penanaman modal (1)
Rekruitmen Tenaga Kesehatan (1)
Rencana Kerja (1)
Rencana Kerja Pemerintah (1)
Rencana Kerja Pemerintah Desa (1)
Rencana Kerja Tahunan Daerah (1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (1)
Rencana Strategis (1)
rencana strategis daerah (2)
Rencana Umum Pengadaan (1)
renstra (2)
Rentra (1)
reproduksi remaja (1)
reses (2)
retribusi daerah (1)
Review Laporan Keuangan Daerah (1)
RKA-SKPD (1)
RKP (1)
RKPDes (1)
RKTL (1)
RPJMDes (1)
RPJMN 2015-2019 (2)
RPP (1)
rumah sakit (12)
RUP (1)
RUPM (1)
SAK ETAP (IAI (1)
SAKIP (1)
sasaran kerja pegawai (1)
Satpol PP (1)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (4)
Satuan Polisi Pamong Praja (1)
SBK (1)
SDM (1)
sekda (1)
Sekretariat DPRD (1)
serta Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah (1)
SIMBADA (1)
SISKEUDES (1)
Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (1)
sistem informasi kesehatan kabupaten (1)
sistem informasi kesehatan kotamadya (1)
sistem informasi manajemen aset (1)
Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (1)
Sistem Mutasi Kepegawaian (1)
sistem pelayanan terpadu (1)
sistem penganggaran dprd (1)
Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara (1)
Sistem Penghapusan Aset (1)
Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (1)
skb menteri (1)
SKB tiga menteri (1)
SKP (1)
SKPD (8)
Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1)
Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD (1)
Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (1)
SOSIALISASI STANDAR BIAYA KELUARAN (1)
SPIPISE (1)
SPKN (1)
Staf (2)
stake holder (1)
Standar Akuntansi Pemerintahan (1)
Standar Akuntasi Keuangan (1)
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (1)
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (1)
Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (1)
Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa (1)
Strategi Mengahadapi Audit BPK (1)
strategi penyusunan penanaman modal (2)
Strategis Menghadapi Audit (1)
surat keputusan bersama menteri (1)
surat kesepakatan bersama (1)
Surat Paksa Pajak (1)
surat perintah penyanderaan pajak (1)
TAPD (1)
Target Pencapaian Sasaran Gerakan Desa (1)
Tata Cara Menghitung Biaya Iuran (1)
Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri (1)
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (1)
Tata Cara Penatausahaan Bendahara (1)
Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (1)
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa (1)
TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/NEGARA (1)
Tata Cara Penghapusan Aset (1)
Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah (1)
Tata Cara Penilaian Angka Kredit (1)
Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan DPRD (1)
tata cara penyusunan profil (1)
Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah (1)
Tata Kerja Tim Penilaian Angka Kredit (1)
Tata Naskah Dinas (1)
Tata Tertib DPRD (1)
Teknik Penilaian Aset Daerah (1)
Teknik Penyusunan Kontrak (2)
Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI (1)
teknologi ellektronik display (1)
Tenaga Kesehatan (1)
Tenaga Kesehatan Masyarakat (1)
tenaga promosi kesehatan (1)
Tim Kreator Pemerintah Daerah (1)
Tryout Dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (1)
Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa amp; Sekretaris Desa (1)
Tugas DPRD (2)
Tugas pokok dprd (1)
Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (1)
uhc (1)
UKM (2)
UMKM (3)
Uncategorised (1)
Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (1)
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 (1)
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 (1)
Undang-undang No 25 Tahun 2004 (1)
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (1)
Undang-undang No. 9 tahun 2010 (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (2)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (1)
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (1)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (1)
Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 (1)
Undang-Undang RI No 22 Tahun 1999 (1)
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 (1)
Universal Health Coverage (1)
Usaha Kecil Menengah (1)
usaha mikro kecil dan menengah (1)
UU Desa Pasal 79 (1)
UU No 1/2004 (1)
UU No 24 tahun 2013 (1)
UU No. 06 Tahun 2014 (1)
uu no. 17 tahun 2003 (3)
UU no. 22 Tahun 1999 (1)
UU No. 28 Tahun 2009 (1)
UU No. 32 Tahun 2004 (1)
UU No. 43 Tahun 1999 (1)
UU No. 6 Tahun 2014 (1)
UU No. 6/2014 tentang Desa (1)
UU Nomor 1 Tahun 2004 (1)
UU RI No. 15 Tahun 2006 (1)
UU RI Nomor 15 Tahun 2004 (1)
UU. RI No. 5 Tahun 2014 (1)
uud 1945 (1)
Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (1)
Wajib Pajak (1)
wewenang dprd (2)
WHO (2)
Workshop (1)
World Health Organization (1)
wujud Peningkatan Wawasan (1)

Widget Recent Post No.

Tags

(Kemnakertrans) No Kep 236/men/2003 13 kejadian peristiwa penting 2002 2009; 68) aborsi AD/ART BUMDes ADD Administrasi Kependudukan Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran AKPD Akreditasi Rumah Sakit Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD alat reproduksi Alokasi Anggaran Alur Proses Pelaksanaan Gerakan Desa; Analisis Jabatan ancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah anggaran desa Anggaran Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggota Dewan Anggota DPRD ANJAB aparatur desa Aparatur Pemerintahan Desa Aparatur Sipil Negara APBD APBDesa APBN APIP Aplikasi Elektronik Pengisian Pajak Aplikasi Keuangan Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan aset aset berwujud Aset tetap ASN ata Cara Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah / Negara Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Auditor Internal Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Badan Usaha Milik Desa Balegda Bantuan Sosial barang dan aset barang dan jasa pemerintah barang desa Barang Milik Daerah beban belanja dprd Bendahara Bendaharawan SKPD Bidan bimbingan teknis bimtek Bimtek dan Diklat Barang/Jasa Pemerintah Bimtek dan Diklat Bidang Barang amp; Aset Bimtek dan Diklat Bidang Desa Bimtek dan Diklat Bidang DPRD Bimtek dan Diklat Bidang Kearsipan Bimtek dan Diklat Bidang Kepegawaian Bimtek dan Diklat Bidang Kependudukan amp; Capil Bimtek dan Diklat Bidang Kesehatan Bimtek dan Diklat Bidang Keuangan Bimtek dan Diklat Bidang Pemerintahan Bimtek dan Diklat Bidang Penanaman Modal Bimtek dan Diklat Bidang Perpajakan Bimtek dan Diklat Bidang Satpol PP Bimtek dan Diklat Bidang UKM/UMKM BLU BLUD BMD BMD/N BMN/D BPHTB bpjs BPK BPK No.1 tahun 2007 BPKP BUMD Bumdes BUMDesa BUMN Camat Cepat dan Tepat daerah dan Badan Kehormatan dan Belanja Daerah Dana Alokasi Umum Daerah Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Dana anggota dewan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD dana desa Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Dana Hibah DAU demosi jabatan depkes ri tahun 2004 Desa Desa Siaga desain jkn Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diklat Diklat Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Kependudukan dinas kesehatan Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten disiplin anggaran Distirbusi Aset Dokter dokumen pelaksanaan anggaran dpa dpa skpd DPRD E-Document untuk menunjang kinerja Institusi Pemerintahan E-Filling EKPPD engentasan desa tertinggal evaluasi kinerja pembangunan daerah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah fasilitator pemberdayaan masyarakat Fisiologi Fixed Assets fungsi anggota DPRD fungsi dprd gangguan kesehatan Gerakan Desa Gerakan Pembangunan Desa Semesta Good Corporate Governance Good Goverment good governance hak dan kewajiban desa Hal. 16.2 dan 16.3-IAI Hapus terma: Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahar Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Higiene sanitasi makanan higiene sanitasi minuman hiv hubungan masyarakat Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual implementasi jaminan kesehatan nasional Implementasi PP. No. 17 Tahun 2013 Implementasi sistem informasi penanaman modal Implementasi UU No. 25 Tahun 1992 Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik Informasi LPPD kepada Masyarakat Inspektorat Kabupaten / Kota / Provinsi instansi pemerintah Institusi Pemerintahan Daerah inventarisasi aset investor Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja jabatan fungsional tertentu Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan jft Jurusita Pajak Daerah k3 K3RS KAK Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Kearsipan Kearsipan Elektronik Kebijakan Pemerintah Daerah Kebijakan Umum Anggaran Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran kecamatan Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kegiatan Penanaman Modal kehamilan kekayaan desa kelurahan Kemampuan Pengelola Administrasi Kependudukan Kementrian Desa dan Kemendagri dalam Gerakan Desa kepala desa Kepegawaian kepegawaian daerah Kepemimpinan Kepala Desa kependudukan keperawatan kepesertaan kepesertaan seluruh penduduk Keppres No.80 Tahun 2003 kesehatan kesejahteraan masyarakat desa keselamatan dan kesehatan kerja kesenjangan pembangunan kota dan desa Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas Keterampilan Kerajinan Tangan Keuangan Keuangan Daerah Keuangan Negara Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah Kewajiban Perpajakan Pemerintah kinerja aparatur daerah Kinerja Camat/Lurah/Kades Klaim Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Komunikasi Perilaku Komunikasi Perubahan Korespondensi dan Tata Naskah Dinas Kota/Kabupaten KPPN KUA kursus LAKIP laporan kegiatan penanaman modal Laporan kekayaan milik desa Laporan keuangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa legal audit aset LKPD LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD lkpm LKPP LPJ LPJ Bendahara LPJ realisasi pelaksanaan APBDesa LPPD LSM Lurah Manajemen Aset Daerah Manajemen Aset Desa manajemen aset pemerintah daerah Manajemen Inventarisasi Aset Manajemen Kearsipan Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manajemen Keprotokolan Manajemen Keuangan Daerah Manajemen Keuangan Desa Manajemen Penanaman Modal Daerah Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah Master Of Ceremony MC MEA media elektronik Mekanisme Akreditasi Puskesmas Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender Mekanisme Pengadaan Lansung / Tanpa Tender Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah Mekanisme Pengelolaan Hibah Mekanisme penyusunan profil Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah mengawasi Pelaksanaan APBD mengentaskan minimal 5 ribu desa tertinggal Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun menghapus barang milik negara/daerah Meningkatan Wawasan Keterampilan Bagi Aparatur Sipil Negara Meningkatkan Kinerja DPRD Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan menyusun APBDes menyusun RPJMDes Metode Penyusunan HPS/OE Metode Penyusunan Laporan mewujudkan kemandirian daerah Mewujudkan Pelayanan Kependudukan mutasi jabatan Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP optimalisasi fungsi dprd Optimalisasi Peran DPRD Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal Optimalisasi reses DPRD Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD Organisasi Perangkat Daerah PA PA/KPA PAD Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Daerah Pajak Derah dan Retibusi Daerah Parjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia Pasal 1 angka 6 UU PPSP Pasal 1 ayat (1) KMK No. 562/KMK.04/2000 Pasal 17 PP No.27/2014 Pasal 23 PP No.27/2014 Pasien PBB PBB – P2 PBJ PDPPM PDRD PDT Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di desa Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pedoman Penyusunan Renja SKPD dan RKPD pedoman perencanaan penanaman modal Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah pegawai pegawai negeri sipil Pejabat Pengadaan pejabat stuktural Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pelaksanaan otonomi daerah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pelaksanaan Undang Undang . No. 20 Tahun 2008 pelaksanaan/pelaporan pemeriksaan keuangan Pelaporan Aset Pelaporan Keuangan Daerah Pelaporan Keuangan Desa pelatihan Pelatihan Kepemimpinan pelayanan masyarakat pelayanan penanaman modal Pelayanan Penggajian PNS pelayanan perizinan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Prima Sekretariat DPRD pelayanan publik Pemanfaatan amp; Pengelolaan Barang Milik Daerah pemanfaatan aset pemanfaatan barang milik daerah Pembagian Peran Kemenko PMK Pembangunan daerah pembayaran iuran pembayaran santunan dan pelayanan jaminan social tenaga kerja pembelajaran organisasi Pembentukan Kader Pembentukan Tokoh Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Pembuatan RKPDesa Pembuatan RPJMdesa pemda Pemendagri Pemeriksaan Aset Tetap Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara pemerintah daerah pemerintahan Pemerintahan Daerah Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Penagihan Pajak Sekaligus Penagihan Pajak Seketika penanam modal Penatausahaan Barang Milik Daerah penatausahaan barang milik negara Penatausahaan Keuangan Daerah Penatausahaan Keuangan Desa pencairan dana desa Pencatatan Aset pencatatan sipil Pencatatan Sipil Mudah Pendampingan Masyarakat Desa Pendataan Aset pendayagunaan barang milik daerah pendayagunaan kelembagaan Penegakan Peraturan Daerah Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2.7 berbasis Akrual PENERIMAAN HIBAH Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri penetapan apbd Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kota Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa untuk BUMN pengadaan langsung barang Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah pengaihan kepemilikan barang milik daerah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah Pengamanan Aset Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota PENGATURAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA pengawasan aset Pengeloaan Barang dan Jasa pengeloaan keuangan desa Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa pengelolaan barang milik negara/daerah Pengelolaan Bendahara Instansi Pemerintah Daerah Pengelolaan BUMDES pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara Pengelolaan Dana Desa Pengelolaan Dana Hibah DPRD Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi pengelolaan hibah daerah Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan DPRD pengelolaan keuangan pada BLU pengelolaan limbah cair pengelolaan limbah rumah Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Potensi Pajak amp; Retribusi Daerah Pengelolaan Program Kesehatan Kabupaten Pengelolaan Program Kesehatan Kota Pengelolaan Pusat Arsip Pengembangan BUMDES Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengembangan Desa Siaga Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsi Pamong Praja pengendalian aset Pengendalian Renja SKPD dan RKPD Penghapusan Barang Milik Daerah penguatan desa Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti penilaian aset Penilaian Aset / Barang Milik Daerah Peningkatan Ekonomi Masyarakat Peningkatan kapasitas anggota DPRD Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Peningkatan Kinerja Camat/Lurah/Kepala Desa amp; Sekretaris Desa peningkatan kinerja organisasi Peningkatan Tupoksi Staf Ahli penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD penyakit Penyampaian Laporan Bendahara penyehatan air Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP penyelenggaraan pemerintahan Desa Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Penyimpanan Aset Penyitaan barang penanggung pajak Penyuluhan Pajak Daerah Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Penyusunan anggara pendapatan dan belanja desa Penyusunan Anggaran Penyusunan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah penyusunan laporan keuangan SKPD Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai peran anggota DPRD Peran Bamus Peran Serta Polisi Pamong Praja peranan dan kedudukan RKPD perangkat desa peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Peraturan desa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 12/PJ/2010 peraturan gaji PNS Peraturan Kepala Daerah Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Peraturan Presiden Nomor 102 thn 2017 Perawat Perbendaharaan Negara Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa Perda Kota/Dati II Perda No.3/2014 Pasal 22 Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014 Perencanaan anggaran daerah Perencanaan Bendahara Instansi Pemerintah Daerah Perencanaan Keuangan Daerah Perencanaan Keuangan Desa Perencanaan Kinerja Daerah perencanaan pembangunan daerah Perencanaan Pembangunan Desa Perencanaan Pembangungan nasional Perencanaan Pemerintah Daerah Perencanaan Perjalanan Dinas Perjalanan dinas luar negeri Perkoperasian Indonesia Permen Desa Permendagri 57 tahun 2007 Permendagri No. 16 Thn 2013 Permendagri No. 19 Tahun 2016 Permendagri No. 4 Tahun 2008 Permendagri No. 64 Tahun 2013 Permendagri No.64/2013 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 Permendagri Nomor 61/2007 Permendesa No. 4 Tahun 2015 Permenkeu Permenpan Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008 Perpres No. 10 Tahun 2015 Perpres No.70 THN 2012 Perpres Nomor 23/2005 Perpres RI No. 25 Tahun 2010 Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah Pertanggungjawaban Keuangan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pertanggungjawaban keuangan desa Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Perubahan APBD perubahan gaji pokok pns perumusan rancangan awal RKPD petunjuk tehknis pendaftaran Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pimpinan DPRD Pinjaman Dalam negeri Pinjaman Luar Negeri PMK No. 165 Tahun 2014 PMK Nomor 191/PMK.05/2011 PMK-162/PMK.05/2013 PNPM Mandiri Pedesaan PNS pokok pikiran DPRD hasil Jasmara Pokok-pokok Pikiran DPRD PP No 8 tahun 2008 PP No. 11 Tahun 2011 PP No. 27 Tahun 2014 PP No. 3 Tahun 2007 PP No. 72 tahun 2005 PP NO.10 THN 2011 PP No.70 Tahun 2015 PP No.71 Tahun 2010 Pp No.71/2010 PP Nomor 17 Tahun 2013 PP Nomor 27 tahun 2014 PP Nomor 41 Tahun 2007 PP Nomor 5 Tahun 2008 PP. No. 60 Tahun 2014 PPAS ppk ppk skpd ppkd PPN PPnBM PPSDM PPTK PPTSP Prestasi Kerja Pns Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Promosi Dinas Kesehatan promosi jabatan Promosi Kesehatan Prosedur audit atas aset Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Proses Akuntansi Keuangan DPRD proses penyusunan apbd proses reproduksi Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah PSAK No 14 Psikologis PT.JAMSOSTEK PTSP puskesmas rancangan Kebijakan Umum APBD Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran RAPBD Rawat realisasi pelaksanaan APBDesa Record Center regulasi penanaman modal Rekruitmen Tenaga Kesehatan Rencana Kerja Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Desa Rencana Kerja Tahunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana Strategis rencana strategis daerah Rencana Umum Pengadaan renstra Rentra reproduksi remaja reses retribusi daerah Review Laporan Keuangan Daerah RKA-SKPD RKP RKPDes RKTL RPJMDes RPJMN 2015-2019 RPP rumah sakit RUP RUPM SAK ETAP (IAI SAKIP sasaran kerja pegawai Satpol PP Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja SBK SDM sekda Sekretariat DPRD serta Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah SIMBADA SISKEUDES Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah sistem informasi kesehatan kabupaten sistem informasi kesehatan kotamadya sistem informasi manajemen aset Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah Sistem Mutasi Kepegawaian sistem pelayanan terpadu sistem penganggaran dprd Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara Sistem Penghapusan Aset Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja skb menteri SKB tiga menteri SKP SKPD Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sosialisasi Pedoman Umum Penyusunan APBD Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa SOSIALISASI STANDAR BIAYA KELUARAN SPIPISE SPKN Staf stake holder Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntasi Keuangan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa Strategi Mengahadapi Audit BPK strategi penyusunan penanaman modal Strategis Menghadapi Audit surat keputusan bersama menteri surat kesepakatan bersama Surat Paksa Pajak surat perintah penyanderaan pajak TAPD Target Pencapaian Sasaran Gerakan Desa Tata Cara Menghitung Biaya Iuran Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Tata Cara Penatausahaan Bendahara Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa TATA CARA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/NEGARA Tata Cara Penghapusan Aset Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah Tata Cara Penilaian Angka Kredit Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan DPRD tata cara penyusunan profil Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah Tata Kerja Tim Penilaian Angka Kredit Tata Naskah Dinas Tata Tertib DPRD Teknik Penilaian Aset Daerah Teknik Penyusunan Kontrak Teknik Penyusunan SOP ULP KLDI teknologi ellektronik display Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Masyarakat tenaga promosi kesehatan Tim Kreator Pemerintah Daerah Tryout Dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa amp; Sekretaris Desa Tugas DPRD Tugas pokok dprd Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil uhc UKM UMKM Uncategorised Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-undang No 25 Tahun 2004 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Undang-undang No. 9 tahun 2010 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang RI No 22 Tahun 1999 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 Universal Health Coverage Usaha Kecil Menengah usaha mikro kecil dan menengah UU Desa Pasal 79 UU No 1/2004 UU No 24 tahun 2013 UU No. 06 Tahun 2014 uu no. 17 tahun 2003 UU no. 22 Tahun 1999 UU No. 28 Tahun 2009 UU No. 32 Tahun 2004 UU No. 43 Tahun 1999 UU No. 6 Tahun 2014 UU No. 6/2014 tentang Desa UU Nomor 1 Tahun 2004 UU RI No. 15 Tahun 2006 UU RI Nomor 15 Tahun 2004 UU. RI No. 5 Tahun 2014 uud 1945 Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Wajib Pajak wewenang dprd WHO Workshop World Health Organization wujud Peningkatan Wawasan

Count per Day

5534This post:
23881Total reads:
66Reads today:
103Reads yesterday:
13315Total visitors:
60Visitors today:
96Visitors yesterday:
1Visitors currently online:

Hubungi Kami

PUSAT KAJIAN NASIONAL (PUSKANAS)
Kantor :
Komp. Griya Winaya Blok G 2 No. 16 Telp/Fak.( 022 ) 87881320 Bandung Sekretariat Jl Cemara -Koja No 2 Lt1-2 Telp/Fax(021)4308592(hunting) Jakarta

Telp./Fax. Telp. / Fax. 022-87881320.
Hp. :0822-1444-1000 / WA :0822-1444-1000.

Website : www.pusatkajianasional.com.
Email : puskanasjakarta@gmail.com

Meta

Daftar
Masuk
Feed entri
Feed komentar
WordPress.org

Copyright © Pusat Kajian Nasional (PUSKANAS) | Powered by Aktif Distributed By & Design by Leizaktif | Aktif by 2022